Delegasi Pemasyarakatan Indonesia Aktif di 3rd ASEAN Regional Correctional Conference 2026 Thailand, Dorong Standarisasi Pelatihan Petugas Lapas ASEAN

 


Delegasi Pemasyarakatan Indonesia Aktif di 3rd ASEAN Regional Correctional Conference 2026 Thailand, Dorong Standarisasi Pelatihan Petugas Lapas ASEAN

Jumat, 13 Maret 2026, Maret 13, 2026
Delegasi Pemasyarakatan Indonesia Aktif di 3rd ASEAN Regional Correctional Conference 2026 Thailand, Dorong Standarisasi Pelatihan Petugas Lapas ASEAN


Jakarta -- Delegasi Pemasyarakatan Indonesia secara resmi memulai partisipasi aktif dalam gelaran 3rd ASEAN Regional Correctional Conference 2026 yang berlangsung di Amari Bangsaen, Chonburi, pada 9 hingga 13 Maret 2026. Konferensi tingkat regional ini menjadi ajang penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta strategi dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berstandar internasional.


Delegasi Indonesia dipimpin oleh Lilik Sujandi, Direktur Kepatuhan Internal pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ia didampingi oleh Budi Ruswanto selaku Kepala Subdirektorat Strategi dan Transformasi Organisasi Ditjenpas, Nasirudin selaku Kepala Bapas Kelas II Baubau, serta Kurniawan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Cirebon. Kehadiran delegasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transformasi pemasyarakatan yang modern dan adaptif terhadap tantangan global.


Pada hari pertama sesi persidangan, Indonesia langsung menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia serta sistem keamanan pemasyarakatan di kawasan ASEAN. Delegasi Indonesia terlibat aktif dalam Special Plenary Session yang membahas tentang analisis kurikulum pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis bagi negara-negara anggota untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang selama ini diterapkan.


Dalam sesi tersebut, delegasi Indonesia menekankan pentingnya standardisasi kurikulum pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Standardisasi ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi profesional yang setara dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari manajemen keamanan lembaga pemasyarakatan hingga pendekatan pembinaan yang lebih humanis terhadap warga binaan.


Tidak hanya terlibat dalam diskusi, delegasi Indonesia juga memberikan paparan mendalam mengenai topik “Safe and Secure Custody”. Dalam presentasinya, Indonesia menyoroti pentingnya penguatan perlindungan serta perlakuan yang manusiawi di lembaga pemasyarakatan melalui peningkatan kepatuhan internal, sistem pengawasan yang efektif, serta deteksi dini berbasis intelijen.


Menurut Lilik Sujandi, forum regional ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan. Ia berharap kolaborasi yang terjalin tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama konkret di bidang peningkatan kapasitas petugas.


“Pertemuan di tingkat regional ini memberikan kesempatan yang baik untuk saling berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Kami berharap ada pertukaran pelatihan petugas antarnegara sehingga kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan di kawasan ASEAN dapat meningkat secara bersama,” ujar Lilik.


Pada kesempatan yang sama, narasumber dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Dr. Nick Tobia, menegaskan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap silabus pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Ia menjelaskan bahwa meskipun kondisi hukum di setiap negara Asia Tenggara berbeda, negara-negara tersebut tetap dapat mengadopsi standar internasional yang sama, salah satunya melalui penerapan United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules).


Keikutsertaan Indonesia dalam konferensi regional ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi pemasyarakatan nasional di tingkat ASEAN. Selain mendorong reformasi hukum yang berkelanjutan, partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mempromosikan model pembinaan yang produktif, termasuk pengembangan kemandirian ekonomi warga binaan sebagai bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan berkelanjutan.


Laporan: Tim Jaring Lapas 

Editor: Redaksi 

TerPopuler